IMPLEMENTASI PERATURAN GUBENUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2015 DI JAWA TIMUR (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI KABUPATEN SUMENEP)

Bahri, Moh. Syaiful (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBENUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2015 DI JAWA TIMUR (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI KABUPATEN SUMENEP). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) MOH. SYAIFUL BAHRI.Image.Marked.pdf Download (76kB) | Preview

Abstract

Persoalan upah juga kian mengakrabi di Kabupaten Sumenep, utamanya dalam hal penetapannya yang masih di anggap terlalu rendah dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Meskipun pada tahun 2015 ini telah mencapai Rp 1.253.500 sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Gubenur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2015 di Jawa Timur. Persoalan lainnya ialah masih banyak Perusahaan di Kabupaten Sumenep yang belumsepenuhnya menerapkan UMK sebagaimana ketentuan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan gubenur Nomor 72 tahun 2014 tentang upah minimum kabupaten/kota 2015 di Jawa Timur di Kabupaten Sumenep ? sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada : Proses Penetapan Upah Minimu Kabupaten;Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten;Pengawasan Penerapan Upah Minimum Kabupaten;Sanksi bagi yang tidak menerapkan UMK dan Sumberdaya Pelaksanaan UMK. Lokasi dalam penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Sumenep.Analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, meliputi:1) Proses penetapan UMK di Kabupaten Sumenep dilalui dengan survey KHL, Penentuan KHL, Perumusan UMK, dan Pengusulan.2) Sosialisasi dilakukan dengan pola eksternal dan internal. Bentuk sosialisasinya berupa surat edarana dengan melampirkan Pergub 72 2014,mengundang para pengusaha ke aula Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sumenep, mendatangi lansung dengan cara dor to dor, dana melalui media massa baik cetak maupun elektronik. 3) Pengawasan lebih bersifat mencegah hal-hal yang menimbulkan penyimpangan dalam hal penerapan UMK. Dalam pengawasan ini Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sumenep menggunakan pendekatan persusasif yang dianggap jauh lebih efektif. 4) sanksi yang diberlakukan melalui beberapa tingkatan yakni pembinaan, teguran lisan, memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. 5) sumberdaya berkenaan dengan terbatasnya modal yang dimiliki pengusaha sehingga mereka belum bisa memberi upah sesuai dengan standar upah minimum kabupaten. Banyak pengusaha industri kecil yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Keyword : Implementasi, UMK.

Actions (login required)

View Item