Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Dalam Pendataan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sumenep

Chandra, Abdul Azis (2016) Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Dalam Pendataan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sumenep. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) ABDUL AZIS CHANDRA.pdf Download (76kB) | Preview

Abstract

E-PUPNS merupakan kegiatan pendataan ulang atau pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015. Untuk pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambah atau melengkapi data yang belum lengkap atau tersedia di database BKN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala BKN No 19 Tahun 2015 TentangE-PUPNS Dalam Rangka Pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Sumenep, apakah sudah berjalan dengan lancer sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada: 1) Tahap Interpretasi, 2) Tahap Pengorganisasian, dan 3) Tahap Aplikasi. Berpijak pada hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa system E-PUPNS dalam rangka pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan efektif. Hal ini ditandai dengan beberapa tahap implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: 1. Tahap Interpretasi, tahap ini mengarah kepada pelaksanaannya serta teknis dalam pelaksanaan system PUPNS serta dengan adanya pembukaan yang diisi dengan sosialisasi, serta prosedur pelaksanaan yang sudah tertera di buku petunjuk user PUPNS. Dari masing-masing rangkaian tersebut juga telah berjalan efektif kendati masih ada kendala, namun teratasi dengan baik. 2. Tahap Pengorganisasian, siapa yang menjadi implementor dalam kebijakan PUPNS ini, yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan setelah di tahap Interpretasi. 3. Tahap Aplikasi, dari 3 tahap yang ada, semua telah tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sumenep bahwa Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten dengan tingkat penyelesaian tertinggi dengan persentase 99,5% di JawaTimur. Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Manajemen, Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

Actions (login required)

View Item