Analisis Pasal 3 Ayat (1) Tentang Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Wisam, helmi (2024) Analisis Pasal 3 Ayat (1) Tentang Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Harus Memenuhi Rasa Keadilan. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (cover) FILE-1-COVER-LENGKAP.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (544kB) | Request a copy
	Text (daftar isi) FILE-2-DAFTAR-ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (39kB) | Request a copy
	Text (abstrak) FILE-3-ABSTRAK-IND-INGGR.pdf - Accepted Version Download (326kB)
	Text (Bab I) FILE-4-BAB-I.pdf - Accepted Version Download (245kB)
	Text (Bab II) FILE-5-BAB-II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (270kB) | Request a copy
	Text (Bab III) FILE-6-BAB-III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (353kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) FILE-7-BAB-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) FILE-8-DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (122kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) FILE-9-LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (83kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 3 ayat (1) menegaskan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan, 2. Bagaimana konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim. Sedangkan tujuan 1. Sebagai bahan kajian dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan. 2. Sebagai bahan kajian dan analisis dalam konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan, maka hakim memutuskan suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya pada dasarnya apapun putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan karena pada dasarnya pula putusan hakim tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang dilakukan hakim yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim, hal tersebut sangat merugikan terdakwa, karena hal tersebut menjadikan terdakwa bersalah. Putusan hakim yang dilakukan secara pribadi atau kelompok tentu akan mengundang pro kontra, Keputusan hakim yang berisikan banyak hal yang memberikan keadilan adalah didasarkan pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulan a) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim hakim memutuskan suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim, hal tersebut sangat merugikan terdakwa, karena hal tersebut menjadikan terdakwa bersalah. Kata Kunci : Kemandirian Hakim, Perkara dan Keadilan

Actions (login required)

View Item