Analisis Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep)

Putri, Ardiva Dwi Septiani (2024) Analisis Kepatuhan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (683kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (224kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (321kB)
	Text (BAB1) File 4.pdf - Accepted Version Download (346kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (450kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (626kB) | Request a copy
	Text (BAB5) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 10.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (742kB) | Request a copy

Abstract

Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendaharawan pemerintah memiliki posisi strategis, bahkan terlebih lagi dalam optimalisasi pengumpulan penerimaan negara. Bendahara pemerintah merupakan wajib pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bendaharawan pemerintah dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Informan penelitian ini menggunakan informan kunci yaitu bendahara pengeluaran serta ada informan pendukung yaitu Analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian berdasarkan teknik analisis data menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran SP telah memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak seorang bendahara pengeluaran sesuai dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai peraturan Dirjen Nomor PER-16/PJ/2016. Seperti kesadaran diri untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna mendapatkan NPWP, melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai tarif tingkat golongan ASN, membayar sebelum jatuh tempo serta melapor SPT tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Implikasi dalam penelitian ini dengan adanya peraturan yang mengikat kepatuhan pajak seorang bendaharawan yang dilakukan bendahara SP menunjukkan kepatuhan dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam dan kesadaran bendahara pengeluaran terhadap kewajiban perpajakannya.

Actions (login required)

View Item