Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

Ramadhani, Satria (2024) Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (613kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (321kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (228kB)
	Text (BAB 1) File 4.pdf - Accepted Version Download (273kB)
	Text (BAB 2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (309kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (864kB) | Request a copy
	Text (BAB 6) file 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (229kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 10.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (233kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 11.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (726kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan netralitas kepala desa dalam pemilu di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Mazmainan dan Paul A. Sabatier. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan fokus 1) implementasi kebijakan. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. 3) Perilaku pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan netralitas kepala desa masih menghadapi tantangan yang signifikan. Adanya tekanan dari pihak eksternal maupun internal sehingga kepala desa sulit untuk mematuhi netralitas yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 6 Tahun 2014 dengan bukti adanya salah satu perangkat desa yang tidak netral. Penelitian juga mengidentifikasi tekanan politik dari partai politik, hubungan kekeluargaan, dan intervensi pemerintah sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan kepala desa terhadap kebijakan netralitas. Temuan ini menyoroti pentingnya integritas pemilu dan perlindungan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan memberikan pemahaman secara mendalam tentang pentingnya netralitas, termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas kepala desa, dan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas. Kata kunci: implementasi kebijakan, netralitas, desa

Actions (login required)

View Item