Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Melalui Perda Nomor 3tahun 2002 Kabupaten Sumenep

Fahira, Risca Berliana (2024) Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Melalui Perda Nomor 3tahun 2002 Kabupaten Sumenep. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (570kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (73kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (47kB)
	Text (BAB 1) File 4.pdf - Accepted Version Download (285kB)
	Text (BAB 2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (401kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (189kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (196kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (922kB) | Request a copy
	Text (BAB 6) File 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (48kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 10.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 11.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep, khususnya terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang belum tertib dalam mematuhi peraturan tersebut. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998), Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kantor Satpol PP. Berdasarkan teori Samudra Wibawa, hasilnya menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, tetapi terkendala oleh kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan memberikan dampak positif pada ekonomi PKL meskipun mengalami kendala koordinasi antar instansi. Meskipun berhasil mengurangi pengangguran, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan Perda ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam implementasinya. Meskipun berhasil meningkatkan ekonomi dan keteraturan PKL, kebijakan ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya fasilitas dan kemacetan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan revisi kebijakan yang lebih efektif. Saran dari peneliti meliputi perlunya revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana untuk mengurangi dampak negatif, pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan dalam berusaha, serta evaluasi rutin oleh OPD terkait seperti Diskoperindag, Dishub, Satlantas, DLH, Satpol PP, dan PUTR terhadap implementasi kebijakan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penertiban PKL, Perda Nomor 3 Tahun 2002

Actions (login required)

View Item