Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Terhadap Galon Kemasan yang Mengandung Bisphenol-A (BPA)

Islami, Nadia Al (2024) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Terhadap Galon Kemasan yang Mengandung Bisphenol-A (BPA). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) file 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) file 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (182kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) file 3..pdf - Accepted Version Download (243kB)
	Text (BAB1) file 4..pdf - Accepted Version Download (300kB)
	Text (BAB2) file 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB3) file 6..pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (356kB) | Request a copy
	Text (BAB4) file 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (181kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) file 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (222kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen air minum terhadap galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A (BPA), serta untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi pelaku usaha air minum terhadap galon kemasan yang mengandung Bisphenol-A dan dampaknya bagi kesehatan konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hukum perlindungan konsumen ditempuh dua kebijakan yaitu kebijakan komplementer dan kompensataris. Pertanggungjawaban hukum terdiri dari tiga yaitu: Secara perdata, pidana, dan secara administrasi. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan persyaratan batas migrasi Bisphenol-a pada plastik polikarbonat (PC) yaitu 0,6 bpj (bagian per-juta). Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Namun perlu adanya kebijakan mengenai penggunaan bahan plastik polikarbonat yang mengandung zat kimia yang membahayakan seperti Bisphenol�A pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang membahas mengenai Bisphenol-A terlebih dampak bagi kesehatan.

Actions (login required)

View Item