TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KAPAL ATAS PEMALSUAN SURAT IZIN LAIK LAUT

Suprapto, Ahmad (2023) TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KAPAL ATAS PEMALSUAN SURAT IZIN LAIK LAUT. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text (Daftar Isi) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text (Abstrak) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (106kB)
	Text (BAB I) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (276kB)
	Text (BAB II) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text (BAB III) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text (BAB IV) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (189kB)

Abstract

Kasus kejahatan pemalsuan yang semakin marak dilakukan kian meresahkan masyarakat. Kejahatan pemalsuan ini pada hakikatnya melanggar 2 (dua) norma dasar yaitu; kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kepercayaan yang pelanggarannya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, sedangkan ketertiban masyarakat pelanggarannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara salah satu contohnya yaitu kasus pemalsuan surat izin laik laut kapal. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana legalitas hukum terhadap pihak kapal atas izin laik laut dalam melakukan pelayaran dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, kualifikasi perbuatan turut serta melakukan pemalsuan surat persetujuan berlayar termasuk dalam tindak pidana umum karena diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta merupakan delik formil yakni delik yang dianggap selesai apabila perbuatan telah dilakukan tanpa mempermasalahkan akibatnya. Mengenai bagaimana pertangungjawaban hukum syahabandar atau pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut memang diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Legalitas hukum perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat persetujuan berlayar atau laik laut merupakan delik formil. Dalam prakteknya undang-undang dan regulasi-regulasi yang sudah mengatur fungsi dan tugas masing-masing pihak serta pertanggungjawaban oleh pihakpihak yang berkaitan langsung maupun tidak dalam pengoperasian kapal. Hendaknya pemerintah dapat mengatur secara khusus perbuatan yang dilakukan pihak kapal, diharapkan kepada Petugas Syahbandar lebih memperhatikan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan dengan baik. Kata Kunci : Kapal, Pemalsuan Surat Izin, Laut.

Actions (login required)

View Item