ANALISIS PASAL 14 PERATURAN DAERAH NO. 03 TAHUN 2002 TERHADAP PENGEMIS YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SUMENEP

Putri, Kinanthi Maharanny (2022) ANALISIS PASAL 14 PERATURAN DAERAH NO. 03 TAHUN 2002 TERHADAP PENGEMIS YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SUMENEP. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) file 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar) file 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text (Abstrak) file 3.pdf - Accepted Version Download (184kB)
	Text (BAB I) file 4.pdf - Accepted Version Download (294kB)
	Text (BAB II) file 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text (BAB III) file 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text (BAB IV) file 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text (Daftar Pustaka) file 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (198kB)

Abstract

Kegiatan mengemis yaitu melakukan perbuatan dengan cara meminta dan mengharap belas kasihan. Banyak faktor yang menjadi latar belakang seseorang melakukan tindak pengemisan. Sebagian besar pengemisan dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang seharusnya terpenuhi akibat tidak meratanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Namun inan tindakan pengemisan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemberian sanksi pun dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah yang ada dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dianggap inkonsiten sehingga mengalami ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan mempertimbangkan bentuk penanggulangan tindak pengemisan serta mengkaji akibat hukum yang timbul atas perilaku pengemisan yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode jenis penelitian yuridis normative dimana penelitian berdasar pada studi kasus dan kepustakaan dengan mempertimbangkan data dan dokumen yang menjadi dasar penelitian. Berdasar pada hasil penelitian bahwa banyak sekali faktor yang melatarbelakangi tindak pengemisan, terlebih dengan mereka menyalahgunakan tindak pengemisan. Pengemisan yang dilakukan dianggap melanggar ketertiban umum.padahal pada dasarnya ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan begitu pula Peraturan Daerah Pasal 14 Nomor 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku karena sanksi yang didapat. Dalam pasal yang mengatur akibatnya timbul inkonsisten dan menyebabkan masyarakat tidak mendapat kepastian hukum. Sehingga Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam penanggulangan tindak pengemisan. Kata kunci : pengemis, pidana, penegakan hukum

Actions (login required)

View Item