TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Santoso, Maega Tri (2023) TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) FILE-1-COVER-LENGKAP.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) FILE-2-DAFTAR-ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text (Abstrak) FILE-3-ABSTRAK-IND-INGR.pdf - Accepted Version Download (121kB)
	Text (BAB I) FILE-4-BAB-I.pdf - Accepted Version Download (303kB)
	Text (BAB II) FILE-5-BAB-II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text (BAB III) FILE-6-BAB-III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text (BAB IV) FILE-7-BAB-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE-8-DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text (Lampiran) FILE-9-LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (83kB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Bagaimana Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Untuk menganalisis Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian konseptual approach, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini mengambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 1. Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang banyak dilakukan Pemerintahan Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, pada dasarnya tindak pidana korupsi dana desa, termasuk dalam unsur: 2. Proses penegakan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pejabat desa harus diperketat sesuai prinsip good goverment dan dilakukan pengawasan, sesuai Pasal 377 UU Desa dinyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, adapaun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Kesimpulan a) Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang banyak dilakukan Pemerintahan Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada dasarnya tindak pidana korupsi dana desa, termasuk dalam unsur Kerugian keuangan negara, b) Proses penegakan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pejabat desa harus diperketat sesuai prinsip good goverment dan dilakukan pengawasan, sesuai UU Desa Kata Kunci : Penyalahgunaan, Dana Desa dan Korupsi

Actions (login required)

View Item