KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Sufriadi, Sufriadi (2023) KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (747kB)
	Text (Daftar Isi) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text (Abstrak) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (311kB)
	Text (BAB I) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (292kB)
	Text (BAB II) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text (BAB III) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text (BAB IV) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)

Abstract

Latar belakang dalam penelitian skripsi ini mengarah pengetahuan tentang pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang letak ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur yaitu, Kabupaten Kutai kartenegara dan Kabupaten Penajem Paser Utara. Permasalahan yang Akan dibahas dalam penelitian skripsi ini Pertama, Bagaimana Kedudukan Kepala Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia? dan Kedua, Bagaimana Akibat Pengaturan Kedudukan Kepala Otorita ditinjau dari sistem pemerintahan di Indonesia?. Dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan kepala otorita dalam undangundang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara dalam sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan atau beberapa dokumen lainnya yang masih berlaku sampai saat ini serta studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan skripsi. dan pendekatan konseptual. Hal ini bertujuan agar tercapainya penelitian skripsi ini. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini Kepala pemerintahan daerah Ibu Kota Negara ( IKN ) tidak dikepalai oleh seorang gubernur, melainkan dikepalai oleh kepala otorita. Kepala otorita IKN tidak dipilih secara demokratis, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh presiden, sehingga bertanggung jawab kepada presiden. Akibat pengaturan dari kedudukan Kepala Otorita IKN ditinjau dari sistem pemerintahan daerah juga seolah belum mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi.. Pembahasan tentang kedudukan kepala otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara dalam sistem pemerintahan daerah. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Akibat dari aturan tersebut jika ditinjau dari hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam otonomi daerah yaitu, pemilihan dan pemberhentian kepala otorita ibu kota nusantara (IKN) merupakan hak istemewa presiden, bersifat sentralisasi, dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instrumen otonomi daerah. Saran Presiden segera mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 khususnya terkait Kepala Otorita setingkat menteri sebab dinyatakan bahwa IKN daerah khusus setingkat provinsi dan penunjukan kepala otorita IKN oleh Presiden, dan dibuat lembaga asesmen yang menampung aspirasi masyarakat setempat terkait kriteria calon kepala otorita. Kemudian, jika memang IKN merupakan daerah khusus setingkat provinsi, maka seharusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instrumen otonomi daerah. Kata Kunci: Ibu kota negara, kepala otorita, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item