ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENERBITAN AKTA LAHIR ANAK DALAM PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT BERDASARKAN UNDANGUNDANG PERKAWINAN

Yazid, Ahmad Bisri (2023) ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENERBITAN AKTA LAHIR ANAK DALAM PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT BERDASARKAN UNDANGUNDANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (Abstrak) File 3.pdf Download (196kB)
	Text (Bab1) File 4.pdf Download (214kB)

Abstract

kehidupan di dunia ini, kita memiliki dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara alamiah dan sebagai manusia yang memiliki fikiran sehingga memiliki daya Tarik antar laki-laki dan perempuan agar bisa hidup Bersama atau berpasangan. Secara logis membentuk suatu ikatan antara lahir dan batin bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi. Pernikahan menjadi momen sangat penting bagi setiap orang sebab semua orang merayakan pernikahan tersebut untuk menunjukkan status hubungan tersebut sebagai suami istri di Indonesia dan pernikahan tersebut harus sah dan resmi dari segi agama dan negara. Pada judul terdapat beberapa rumusan masalah yang ditemukan yaitu status anak dalam memperoleh haknya dalam rumah tangga yang belum tercatat yang kedua dasar hukum Penerbitan Akta Lahir anak yang Lahir dari perkawinan orang tua yang belum dicatatkan serta terdapat beberapa tujuan menganalisis status anak dalam memperoleh haknya jika kedua orang tersebut melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat yang kedua menyimpulkan dan menganalisis dasar hukum penerbitan akta lahir anak dari kedua orang tua yang belum dicatatkan. Dalam melakukan penulisan skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu hukum Normatif atau penelitian hukum yuridis normative. penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan dalam memperoleh haknya anak dalam keluarga yang belum tercatatkan pada pasal pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” akan tetapi pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama serta kepercayaannya itu di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi anak dapat memperoleh haknya berupa akta lahir tetapi dalam akta lahir tersebut hanya tercantum nama ibu semata. Jadi kesimpulan yang dapat diambil anak dapat memperoleh haknya akan tetapi di akta lahir tersebut hanya tercantum nama ibu semata dan tidak diakui oleh seorang ayah. Apabila ibu dan ayah tersebut bisa sama sama mengakui anak tersebut, pasangan tersebut hendaknya mendaftarkan pernikahan mereka dengan itsbat nikah. Saran kepada setiap pasangan suami istri yang belum tercatatkan bila ingin mengakui seorang anak tersebut segera mendaftarkan itsbat nikah. Kata Kunci: perkawinan tidak tercatat, akta lahir, Anak

Actions (login required)

View Item