Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tigaMenteri Nomor 900/5356/SJ 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep

Sukmawati, Dede (2017) Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tigaMenteri Nomor 900/5356/SJ 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) DEDE SUKMAWATI 712.2.2.0562.Image.Marked.pdf Download (116kB) | Preview

Abstract

Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa perlu menerapkan Good Local Governance yaitu Akuntabilitas khususnya dalam Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehingga rencana pembangunan desa untuk menjadikan desanya lebih maju dan lebih modern bisa terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga Menteri Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaporan Dana Desa dengan Jenis penelitian pendekatan komparatif. Metode komparatif dalam hal ini dilakukan dengan cara membandingkan, menguraikan, menafsirkan data. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini dapat disimpulkan, (1) Pengelolaan keuangan Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep secara administratif telah tersusun dan berjalan sesuai dengan Pedoaman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun pada proses Perencanaan ada yang tidak sesuai yaitu tidak ada partisipasi dari masyarakat. Artinya Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pamolokan sudah sesuai tapi tidak sempurna (2) Akuntabilitas sektor publik atau pertanggungjawaban kepada publik belum terlaksana, karena tidak adanya bentuk transparansi kepada masyarakat. Dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Pamolokan Kecamtan Kota Sumenep secara umum sudah sesuai dengan Standart Akuntabilitas Laporan Keuangan yang tercantum pada teori. Masih ada standartstandart yang perlu dipelajari lagi dari segi akuntabilitas manfaat pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas dan akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum. Kata Kunci :Akuntabilitas, Dana Desa, Good Local Governance

Actions (login required)

View Item