STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM MENJAGA NETRALITAS DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 (Studi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sumenep),

Bahari, Deny Dwi Putra (2016) STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DALAM MENJAGA NETRALITAS DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 (Studi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sumenep),. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

Preview

Text (Abstrak) DENY DWI PUTRA BAHARI.pdf Download (57kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Pilkada secara serentak diselenggarakan 9 desember 2015. Netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna. Oleh karena itu, sebagai unsur aparatur negara diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang sangat penting mengingat terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berperan aktif dalam aktivitas pilkada. Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep dalam kewenangannya menangani manajemen Aparatur Sipil Negara harus memiliki strategi-strategi untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam setiap Pemilukada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Menjaga Netralitas di Pemilihan Kepala Daerah 2015. Fokus penelitian adalah tentang proses manajemen strategi, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi Strategi. Data yang diperoleh memulai wawancara, observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Formulasi Strategi yang digunakan ini didukung dengan melaksanakan ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Edaran Bupati Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Semuanya berjalan sesuai dengan Formulasi yang dibuat untuk jangka panjang. Pada Implementasi Strategi pelaksanaan berdasar pada UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Surat edaran Bupati Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala. Pada Evaluasi strategi yang dijalankan sebagian besar sudah tercapai tetapi masih ada segelintir oknum PNS yang melanggar atau tidak netral. Diharapkan para pemangku kebijakan dalam setiap Pemilihan Umum, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Legislatif dapat membantu proses lahirnya pemimpin daerah Kabupaten Sumenep yang berintegritas dan mendapatkan dukungan dari partisipasi politik masyarakat. Kata kunci: Netralitas, Pilkada, Formulasi, Implementasi, Evaluasi xvi

Actions (login required)

View Item