Perlindungan Hukum bagi Pelaku Seni Pertunjukan dalam Strategi Diplomasi Indonesia sebagai Negara Multikultural

Cahyaningtias, Merlin (2025) Perlindungan Hukum bagi Pelaku Seni Pertunjukan dalam Strategi Diplomasi Indonesia sebagai Negara Multikultural. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (174kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (190kB)
	Text (BAB1) File 4.pdf - Accepted Version Download (318kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (376kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTARPUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (161kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman ras, suku, agama, dan budaya, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara multikultural. Dalam konteks diplomasi Indonesia, kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk menjadi strategi yang bernilai estetik. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi upaya pemerintah dalam memajukan suatu kebudayaan. Namun, norma tersebut telah usang, karena dalam peraturan tersebut pelindungan hanya ditujukan terhadap objek pemajuan kebudayaan, tidak mencakup pada subjek pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini, pelaku seni pertunjukan merupakan bagian dari subjek pemajuan kebudayaan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini. Pertama yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku seni pertunjukan di Indonesia. Dan yang kedua adalah strategi diplomasi Indonesia sebagai negara multikultural dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku seni pertunjukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku seni pertunjukan dan menganalisis strategi diplomasi Indonesia sebagai negara multikultural dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku seni pertunjukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yaitu menggunakan teknik pembaharuan hukum (rechtvinding). Perlindungan hukum terhadap pelaku seni pertunjukan di Indonesia tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga diperlukan pembaharuan hukum berupa peraturan untuk menunjang legalitas perlindungan hukum terhadap pelaku seni. Strategi diplomasi juga berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku seni pertunjukan di Indonesia. Karena diplomasi budaya merupakan salah satu instrumen soft power Indonesia yang sangat strategis dalam upaya diplomasi antar negara di lingkup internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pelaku seni pertunjukan sampai saat ini masih berada pada status norma yang usang, karena tidak tercantum dalam peraturan tentang pemajuan kebudayaan. Strategi diplomasi memegang peran penting dalam memperkuat perlindungan bagi pelaku seni pertunjukan. Diharapkan pihak yang berkewajiban segera memperbarui norma-norma yang usang dan tidak relevan dengan praktik kesenian saat ini.

Actions (login required)

View Item