Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Agretia, Dewi Putri (2025) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (170kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (210kB)
	Text (BAB 1) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (299kB)
	Text (BAB 2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (366kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (355kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (218kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) FILE 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (128kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berbicara tentang tindak pidana korupsi yang sering terjadi khusunya dalam penyalahgunaan wewenang pada penerbitan izin usaha pertambangan. Dimana sektor pertambangan yang seharusnya menjadi peluang bagi pendapatan negara tetapi disalahgunakan oleh banyak oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenangnnya sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam penelitian ini akan membahas tentang kewenangan serta akibat hukum tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual yang mengacu pada teori dan konsep hukum terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Sanksi hukum bagi oknum pejabat pada izin usaha pertambangan telah diatur jelas pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja dalam isi pasal tersebut pada pasal 9 masih terdapat kekaburan norma. Dapat disimpulkan bahwasanya persoalan ini sudah ada yang mengatur hanya saja pemerintah harus lebih teliti lagi dalam membuat pasal jangan sampai ada multitafsir dan juga pemerintah harus benar benar menjamin atau meminimalisis tidak ada lagi tindak pidana korupsi dalam penyalagunaan wewenang pada izin usaha pertambanagan. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi Izin Pertambangan.

Actions (login required)

View Item