KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENGUSULAN PENYUMPAHAN ADVOKAT DI INDONESIA (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat)

Fajriyani, Nazilatul (2025) KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENGUSULAN PENYUMPAHAN ADVOKAT DI INDONESIA (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (133kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (135kB)
	Text (BAB1) FILE.4.pdf - Accepted Version Download (667kB)
	Text (BAB 2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (834kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (827kB) | Request a copy
	Text (BAB4) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (180kB) | Request a copy
	Text (DAFTARPUSTAKA) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) FILE 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (130kB) | Request a copy

Abstract

KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENGUSULAN PENYUMPAHAN ADVOKAT DI INDONESIA (Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat) Oleh : Nazilatul Fajriyani Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H.,CN.,M.H. Desen Pembimbing Kedua : Imam Rofiqi, S.H.,M.Kn. Pada penelitian ini berbicara soal kewenangan organisasi advokat dalam pengsulan penyumpahan Advokat di Indonesia dimana tumpah tindih kewenangan itu terjadi soal klaim siapa yang berhak mengusulkan penyumpahan advokat dan organisasi yang sah, setuju dan tidak setuju terkait single bar dan multi bar terhadap organisasi advokat yang saat ini ada. Dalam penelitian ini membahas tentang kewenangan organisasi Advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat serta membahas keabsahan Pengusulan Penyumpahan Advokat yang diusulkan selain Organisasi Peradi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan Konseptual (conseptual Approach) dengan menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu Undang-Undang, Putusan dan data Sekunder yang diperoleh dari Buku, Jurnal Ilmiah internet dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan organisasi advokat dalam pengusulan penyumpahan advokat harus disesuaikan dengan organisasi peradi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Keabsahan penyumpahan advokat yang diusulkan selain organisasi peradi yang masi belum memiliki keabsahan penuh karena SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak ada produk hukum di Lingkungan Mahkamah agung dan di pedoman kebijakan mahkamah agung maka dari itu dinilai tidak sesuai karena SKMA ini hanya berupa petunjuk bukan sebuah Peraturan. Dapat disimpulkan agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan regulasi yang dibuat lebih diperjelas lagi dan segera lakukan rancangan undang-undang Advokat agar tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Actions (login required)

View Item