Kedudukan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Hikmah, Faizatul (2025) Kedudukan Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (964kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (170kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (176kB)
	Text (BAB1) File 4.pdf - Accepted Version Download (320kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (397kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (199kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (138kB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan anak antar warga Indonesia terdapat dua cara, yakni pengangkatan berdasarkan hukum adat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum adat pengangkatan anak melalui tata cara adat sesuai daerah masing-masih dianggap sah. Namun dalam hukum nasional masih dipertanyakan mengenai kedudukan dan status hukum si anak yang berdasarkan hukum adat kebiasaan tanpa dimohonkan penetapan pengadilan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak yang benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan kedudukan serta akibat hukum pada anak angkat yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum atas pengangkatan anak. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi masyarakat. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data dianalisis secara kualitatif normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Hasil penelitian ini adalah peraturan terkait prosedur pengangkatan anak terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan atau hanya melalui prosesi adat tidak akan mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan mempunyai konsekuensi hukum serta dikhawatirkan menjadi permasalahan dikemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan dilanjutkan penetapan pengadilan sangat diperlukan sebagai bukti tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak telah terjadi. Diperlukan pertimbangan revisi atau penyempurnaan regulasi yang ada agar pengangkatan anak secara adat tetap dihormati, tetapi diwajibkan untuk disahkan melalui pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item