Pertentangan Pengaturan Hukum Produk Impor tentang Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia

Putri, Fitri Annisa (2025) Pertentangan Pengaturan Hukum Produk Impor tentang Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (213kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (207kB)
	Text (BAB 1) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (460kB)
	Text (BAB 2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (364kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (319kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (325kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin kehalalan produk, termasuk produk impor. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak konsumen muslim dan kepastian hukum atas produk yang beredar di pasaran. Meski Indonesia telah memiliki regulasi berupa UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk termasuk produk impor untuk bersertifikat halal, masih terdapat disharmoni dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan hukum kewajiban sertifikasi halal produk impor di Indonesia dan menganalisa tanggung jawab mengenai produk impor yang tidak bersertifikasi halal di Indonesia. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum kewajiban sertifikasi halal produk impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan tanggung jawab mengenai produk impor yang tidak bersertifikasi halal di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 belum mengakomodasi hal ini secara penuh. 2) Tanggung jawab hukum yang melekat pada importir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjangkau ranah pidana dan perdata apabila terjadi pelanggaran. Pengaturan sertifikasi halal produk impor di Indonesia masih menghadapi ketidakharmonisan regulasi antara UU satu dengan lainnya. Importir wajib mengurus sertifikasi halal, mencantumkan label yang jelas, dan bertanggung jawab secara hukum jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi, judicial review Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, importir harus patuh terhadap prosedur halal, dan masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi agar lebih cermat dalam memilih produk sesuai keyakinannya.

Actions (login required)

View Item