Ratio Legis Larangan Money Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Wahyudi, Moh. Sebri Nur (2024) Ratio Legis Larangan Money Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) file 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (576kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) file 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (202kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) file3.pdf - Accepted Version Download (422kB)
	Text (BAB 1) file 4.pdf - Accepted Version Download (853kB)
	Text (BAB 2) file 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (808kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) file 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (863kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) file7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (768kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) file 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (762kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum ini merupakan suatu bentuk atau mekanisme dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara. Pemilihan umum merupakan suatu perwakilan dari suara Suara rakyat dan sarana demokrasi untuk menegakkan kedaulatan negara yang berbentuk demokrasi. Salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu Mengapa money politik dilarang dalam Pemilihan umum di Indonesia dan apakah Undang�undang Pemilihan umum itu mampu mencegah terjadinya money politik. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang dimana cara kerjanya untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Maka dari itu dilarangnya money politik di Indonesia dapat diliat dari 2 sudut pandang yaitu ari sudut pandang bernegara (undang-undang) dan sudut pandang agama (islam). Sudut pandang bernegara yaitu Terciptanya Pemerintahan Yang Korupsi Hingga Merusak Tatanan Pemerintahan, Money Politik Sangat Merendahkan Masyarakat, Menciptakan Ketidaksetaraan Politik dan sudut pandang agama dalam islam pun politik uang itu dilarang, praktik politik uang hukumnya itu adalah haram. Karena praktik politik uang tersebut termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan juga Sementara itu juga kenapa Undang-undang belum mampu mencegah terjadinya money politik yaitu adanya kelemahan dalam regulasi terkait penegakan hukum Pemilihan umum yaitu kesulitan dalam pembuktian politik uang. Penegakan hukum yang efektif memerlukan bukti material yang kuat, termasuk saksi pelapor dan alat bukti pendukung lainnya. Dengan harapan tersebasar atas terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas sesuai asas PEMILIHAN UMUM yaitu luber dan jurdil (Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Dan saran juga 2. Seharusnya pemerintah lebih jeli lagi dalam membuat Undang-undang agar tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan, dan seharusnya pemerintah merevisi kembali UU Pemilihan umum tersebut. Kata Kunci: Ratio Legis, pemilihan umum, demokrasi

Actions (login required)

View Item