Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara

Faishal, Ridsal (2024) Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) file 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (132kB)
	Text (BAB1) File 4.pdf - Accepted Version Download (315kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (247kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTARPUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (262kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) File 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (152kB) | Request a copy

Abstract

Majelis kehormatan mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga yang di bentuk oleh mahkamah konstitusi apabila mahkamah konstitusi itu di duga melanggar asas kekuasaan kehakiman yang telah mengubah undang-undang tentang usia calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui prosedur yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam kelembagaan negara dan juga regulasi penegakan hukum terhadap hakim mahkamah konstitusi yang melanggar sapta karsa hutama atau kekuasaan kehakiman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan kasus ( case approach ) pendekatan yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Adapun hasil dari penelitian ini mengetahui kedudukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dan kewenangannya dalam kelembagaan negara. Mengingat majelis kehormatan di bentuk oleh mahkamah konstitusi yang bertujuan sebagai pengawas internal mahkamah konstitusi itu sendiri, maka kedudukan dalam kelembagaan negara memiliki kedudukan sama, setara dengan mahkamah konstitusi dan kelembagaan lain yang masuk terhadap tiga konsep pembagian kekuasaan atau trias politica. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi memiliki wewenang menjaga harkat dan martabat hakim mahkamah konstitusi mengingat mahkamah konstitusi memiliki posisi penting di dalam negara dan juga memiliki wewenang memutus perkara terhadap hakim mahkamah yang telah di duga melanggar kode etik dan perilaku hakim atau sapta karsa hutama, yang kemudian di adili oleh majelis kehormatan. Regulasi penegakan hukum terhadap hakim yang melanggar asas kekuasaan kehakiman Mengingat di peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi memutuskan apabila hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang di sapta karsa hutama, menjatuhkan sanksi secara tertulis dan juga bisa di kenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Negara, Kekuasaan Kehakiman

Actions (login required)

View Item