Tinjauan yuridis penarikan pajak terhadap usaha mikro kecil dan menegah

Zekariya, Zekariya (2024) Tinjauan yuridis penarikan pajak terhadap usaha mikro kecil dan menegah. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE-1-COVER-LENGKAP.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (406kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE-2-DAFTAR-ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (111kB) | Request a copy
	Text (Abstrak) FILE-3-ABSTRAK-IND-ING.pdf - Submitted Version Download (129kB)
	Text (BAB1) FILE-4-BAB-I.pdf - Accepted Version Download (295kB)
	Text (BAB2) FILE-5-BAB-II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB3) FILE-6-BAB-III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB4) FILE-7-BAB-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (121kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) FILE-8-DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (172kB) | Request a copy
	Text FILE-9-LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (81kB) | Request a copy

Abstract

Konteks Pengenaan pajak penghasilan pada usaha mikro kecil menengah didasari pada pendefinisian pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1). Rumusan masalah dari skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah Pengenaan Pajak Penghasilan Usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, 2. Bagaimana Sanksi Hukum bagi usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha. Metode penelitian menggunakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan penelitian ini dengan penelitian kualitatif normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dengan teknik studi kepustakaan, bahan hukum, jiurnal dan buku serta artikel hukum. Dengan teknik analisis bahan hukum metode analisis deskriptif kualitasi digunakan dengan mendasarkan aturan hukum, pendapat hukum. Hasil penelitian menunjukkan 1. pengenaan pajak penghasilan usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, bahwa diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas peredaran bruto hingga Rp. 500.000.000, setahun. Maka pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 500.000.000, dalam 1 tahun maka tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Namun bagi usaha yang memiliki omzet diatas Rp. 500.000.000, 2. Sanksi Hukum bagi usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, sampai saat ini masih belum nampak adanya sanksi bagi usaha mikro kecil menengah yang tidak patuh terhadap pajak, hanya pengaturan mengenai pengenaan Pajak penghasilan Final terhadap usaha mikro kecil menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yakni Menurut Pasal 2 ayat (1). Pengenaan pajak penghasilan Usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, bahwa diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas peredaran bruto hingga Rp. 500.000.000, setahun. Maka pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 500.000.000, dalam 1 tahun. Sanksi Hukum bagi usaha mikro kecil menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha, sampai saat ini masih belum nampak adanya sanksi bagi usaha mikro kecil menengah yang tidak patuh terhadap pajak, hanya pengaturan mengenai pengenaan penghasilan pajak Final terhadap usaha mikro kecil menengah

Actions (login required)

View Item