Perlindungan terhadap upah buruh dalam memenuhi kebutuhannya menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Fitriyah, Ulfatul (2024) Perlindungan terhadap upah buruh dalam memenuhi kebutuhannya menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (Cover) FILE 1_compressed.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (741kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (194kB)
	Text (BAB 1) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (739kB)
	Text (BAB 2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (700kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (498kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (281kB) | Request a copy

Abstract

Faktor tenaga kerja, termasuk Buruh maupun Pekerja dalam sector UMKM mempunyai peranan yang penting dalam rangka pembangunan nasional tidak hanya dari segi pembangunan ekonomi namun juga dalam hal mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi buruh yang mendapat upah dibawah minimum dalam pemenuhan penghidupan yang layak dan Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pemberian upah dibawah minimum dalam pemenuhan penghidupan yang layak Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang dimana cara kerjanya untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Maka dari itu Negara memberikan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh dalam dunia kerja apabila ada perusahaan yang melanggar ketentuan terhadap pembayaran uupah dibawah minimum tersebut, pekerja dapat melaporkannya ke Kemenaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing- masing. Pekerja bisa membawa data-data sebagai bukti untuk melengkapi pengaduan mengenai upah minimum yang mereka terima. Dan Konsekuensi bagi pelaku usaha yang membayar upah dibawah minimum yaitu dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengupahan ini hendaknya dapat memenuhi konsep keadilan, baik itu dari kaum buruh maupun dari majikan. setelah itu wujud dari keadilan tersebut pula sangat banyak, keadilan dalam perihal jam kerja, keadilan dalam perihal jumlah upah keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya dan Konsekuensi apabila pelaku usaha memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan ini harapan dapat menyadarkan Perusahaan tersebut agar menaati kebijakan Pengupahan Indonesia. Kata Kunci: Buruh, Keadilan, Upah Dibawah Minimum

Actions (login required)

View Item