Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Bumdes Menuju Desa Otonom

Rahman, Ariyandika (2024) Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Bumdes Menuju Desa Otonom. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1_compressed.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (985kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (161kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (230kB)
	Text (BAB1) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (277kB)
	Text (BAB2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB3) BAB III (1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB4) BAB IV (1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (333kB) | Request a copy

Abstract

BUMDes didasari akan kebutuhan dari peningkatan perekonomian masyarakat. BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki sebuah peranan penting dalam mewujudkan perekonomian masyarakat dan pemerintah desa di dalam Peraturan Daerah Nmor 1 Tahun 2014 Tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Menjelaskan bahwa BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meingkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli daerah. Dari adanya Peraturan Daerah tersebut, penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Peran dan tanggung jawab dari para pihak dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDes menuju Desa Otonom. Dan bagaimana strategi pengembangan Badan usaha milik desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pada saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan BUMDes, pihak siapa yang akan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengetahui beberapa strategi yang akan dijalanakan oleh desa untuk mengembangkan BUMDes sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Metode penelitian Skripsi skripsi ini adalah yuridis normatif dimana hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan dalam kaidah yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma. Sedangkan untuk pendekatan penelitian Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam rangka mendukung tujuan dari BUMDes yang didasari pada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 ialah diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan BUMDes melalui kegiatan di berbagai unit usaha secara optimal dan terus menerus. Agar nantinya ada sistem keberlanjutan dari adanya kreatifitas dari pemerintah Desa dan Masyarakat desa yang dituangkan dalam Bada Usaha Milik Desa. Apabila nantinya BUMDes dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, maka masyarakat akan mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya sehingga dikatakan sebagai desa otonom yang mengembangkan potensi dan kekayaan desa guna pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Namun berbanding terbalik dengan beberapa kenyataan yang ada, BUMDes dijadikan sebuah formalitas saja yang ketika didirikan tidak ada keberlanjutan yang seignifikan, lebih-lebih kepada pembangunan desa menjadi desa otonom. Setiap penyelewengan yang dilakukan oleh BUMDes menjadi hal yang tabu, yaitu siapa yang akan bertanggung jawab pada saat kejadian itu terjadi. Laporan pertanggung jawaban dari salah satu pihak hanya berhenti di Kepala Desa dan Kepala Desa hanya melaporkan kepada BPD di forum musyawarah desa. Tidak keterlibatan Pemerintah Daerah, mengakibatkan sulitnya proses hokum atau tindak pidana apabila terjadi kecurangan atau penyelewengan di BUMDes.

Actions (login required)

View Item