Inkonsistensi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial Terhadap Pertauran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan

Putri, Sherly Widia (2024) Inkonsistensi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial Terhadap Pertauran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (768kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (202kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (303kB)
	Text (BAB1) File 4.pdf - Accepted Version Download (543kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (484kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (203kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (421kB) | Request a copy

Abstract

Masyarakat adat berulang kali mengalami konflik, baik antar masyarakat adat, antara masyarakat adat dan masyarakat adat yang lain, maupun antara masyarakat dan pemerintah. Khusunya terkait octrin dan akses terhadap hak ekonomi seperti, ha katas tanah adat dan sumber daya alam yang merupakan turunan dari hak kosmologis masyarakat adat atas wilayah hutan adat yang belakangan ini sering menimbulkan konflik. Begitu pula adanya UU Cipta serta turunan aturan pelaksananya yakni peraturan menteri yang mengakibatkan terjadinya Inkonsistensi norma atau konflik norma terhadap aturan diatasnya yakni Peraturan Pemerintah bahkan, terhadap konstitusi negara yakni UUD 1945 yang mengakui dan menghormari hak-hak masyarakat adat. Maka kaitannya tersebut terdapat rumusan masalah yakni, Bagaimana pemenuhan hak masyarakat adat terhadap hutan adat, Bagaimana Jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak masyarakat terhadap hutan adat serta jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat. Metode penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal dan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (Law in books). Secara eksplisit pemerintah masih belum memenuhi aspek hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan hutan adat. Hal ini berakibat belum memenuhi kepastian hukum dalam hal pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat. Pemenuhan hak masyarakat adat terhadap pegelolaan hutan adat perlu diatur dalam peraturan baru meski pada dasarnya konstitusi negara telah mengakui adanya keberadaan masyarakat adat. Karena, dari sebuah kebijakan pada dasarnya harus dapat menopang keadilan bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item