Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Zonasi Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Jalan Raya (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033)

Mannan, Faidlul (2024) Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pemerintah dalam Zonasi Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Jalan Raya (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1 (fafa) (1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (563kB) | Request a copy
	Text (daftar isi) File 2 Fafa.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (145kB) | Request a copy
	Text (absrtak) File 3 Fafa.pdf - Accepted Version Download (143kB)
	Text (bab 1) File 4 Fafa.pdf - Accepted Version Download (220kB)
	Text (bab 2) File 5 Fafa.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (703kB) | Request a copy
	Text (bab 3) File 6 Fafa(1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (241kB) | Request a copy
	Text (bab 4) File 7 Fafa(2).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (105kB) | Request a copy
	Text (daftar bacaan) File 8 Fafa(1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (142kB) | Request a copy

Abstract

Zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya adalah suatu pendekatan holistik yang digunakan dalam perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan lalu lintas di suatu wilayah atau kota. Zonasi menurut KBBI dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari tahu regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Pelnggulnaan lajulr khulsuls julga selring diatulr dalam relgullasi zonasi jaringan pellayanan lalul lintas. Ini telrmasulk lajulr buls, lajulr belrbagi (carpool), ataul lajulr selpelda. Implementasi sistem zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak serta pemahaman mendalam tentang karakteristik dankebutuhan setiap wilayah atau zona yang terlibat. Hanya dengan melakukan upaya bersama dalam merancang, melaksanakan, dan menegakkan regulasi terkait zonasi, kita dapat mencapai tujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci : Zonasi, Pelayanan, Lalu Lintas.

Actions (login required)

View Item