Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Aini, Hurul Suci (2024) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1 (1).pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (730kB) | Request a copy
	Text (Daftar isi) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (782kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (199kB)
	Text (BAB1) FILE 4 .pdf - Accepted Version Download (769kB)
	Text (BAB2) FILE 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (564kB) | Request a copy
	Text (BAB3) FILE 6 .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (943kB) | Request a copy
	Text (BAB4) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (176kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE 8 _.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Eksibisionisme, sebagai salah satu bentuk perilaku seksual menyimpang yang melibatkan tindakan memperlihatkan alat kelamin di muka umum tanpa persetujuan pihak lain, telah menjadi isu serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini juga meninjau bagaimana norma-norma hukum di Indonesia mendefinisikan dan mengatur perbuatan eksibisionisme serta implementasi penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksibisionisme dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila di tempat umum, yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum melanggar kesusilaan dengan tindakan yang bersifat cabul dapat dihukum dengan pidana penjara. Penegakan hukum terhadap pelaku eksibisionisme, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai definisi dan sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut, serta hambatan dalam proses pembuktian di pengadilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku eksibisionisme, yang mengindikasikan perlunya panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. perlu adanya penguatan regulasi dan sosialisasi hukum mengenai eksibisionisme untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku eksibisionisme dan pelanggaran kesusilaan lainnya. Pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku eksibisionisme juga menjadi rekomendasi penting untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana eksibisionisme

Actions (login required)

View Item