Tanggungjawab Hukum Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah yang Mencalokan Diri Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Wafa, Ali (2024) Tanggungjawab Hukum Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah yang Mencalokan Diri Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (612kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (44kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (48kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1.pdf - Accepted Version Download (312kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (157kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (300kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (135kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (105kB) | Request a copy

Abstract

Kewajiban cuti bagi petahana bukanlah demi alasan mengganjal satu atau dua orang tertentu saja, namun ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu demi pembangungan demokrasi yang sehat, berdasrkan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dimana membahas cuti kampanye, ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye melanggar hak konstitusionalnya sebagai petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Cuti disini menyatakan merupakan hak, bukan kewajiban agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung dan Bagaimanakah Tanggungjawab hukum terhadap kewajiban cuti bagi Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang sama. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Pentingnya dilakukan penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dimana Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Pengaturan Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam rangka mengembalikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sertamewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien, telah ditetapkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi Undang-Undang. Tanggungjawab Hukum Terhadap Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Yang Kembali Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah Yang Sama dimana dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengharuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sejalan dengan UUD 1945. Meskipun Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s ini mengakibatkan perbedaan syarat antara anggota legislatif dengan eksekutif. Kata Kunci : Kewajiban Cuti Kepala Daerah, Masa Kampanye

Actions (login required)

View Item