Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pemaksaan Budaya Dalam Pemaksaan Perkawinan.

Anwar, Vatma Bella Ibriziyana (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pemaksaan Budaya Dalam Pemaksaan Perkawinan. Skripsi thesis, Univeritas Wiraraja.

	Text (Fie 1 cover) inbound3871359353251844340.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (791kB) | Request a copy
	Text (File 2 daftar isi) inbound2928975157381567879.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (294kB) | Request a copy
	Text (File 3 abstrak) inbound2948530893223366605.pdf - Accepted Version Download (294kB)
	Text (File 4 bab 1) inbound7174901347351995474.pdf - Accepted Version Download (115kB)
	Text (File 5 bab 2) inbound8738051712250497017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (165kB) | Request a copy
	Text (File 6 bab 3) inbound8741232876592395039.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (130kB) | Request a copy
	Text (File 7 bab 4) inbound7786582621553273310.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (409kB) | Request a copy
	Text (File 8 daftar pustaka) inbound2706523938981706805.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (296kB) | Request a copy

Abstract

Pemaksaan perkawinan menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak dan Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pernikahan karena paksaan tehadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan Perlindungan Hukum Preverentif dimana Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengenaan sanksi pidana kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dikenakan pidana penjara dan denda.. Selain ancaman pidana penjara dan denda, penerapan sanksi pidana tambahan restitusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidananya dapat menjadi berat apabila korban dari tindak pidana tersebut masih tergolong anak, penyandang disabilitas serta anak yang mempunyai disabilitas.

Actions (login required)

View Item