Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV dalam Persidangan Perkara Pidana (Analisis Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Solihen, Solihen (2024) Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV dalam Persidangan Perkara Pidana (Analisis Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) 1. COVER NEW.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (490kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (198kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (199kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I.pdf - Accepted Version Download (92kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (139kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (134kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (442kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (301kB) | Request a copy

Abstract

Seiring perubahan zaman, Closed Circuit Television (CCTV) yang tadinya digunakan sebagai alat untuk mengetahui aktivitas orang orang sekarang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Namun dalam KUHAP belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, walaupun CCTV belum di atur dengan jelas sebagai alat pembuktian tidak serta merta mengakibatkan CCTV tidak digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana kualifikasi suatu tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perencanaan dalam hukum pidana di Indonesia dan Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pembeunuhan berencana terhadap anak. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Batasan Kriteria Inoformasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Berupa Rekaman CCTV Dalam Sidang Perkara Pidana merupakan Alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV merupakan perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP untuk mengungkap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana khususnya terkait pembuktian di persidangan dalam UU ITE harus memenuhi syarat formil dan materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur. Namun, dalam beberapa Undang-Undang Khusus lain terdapat pengaturan mengenai rekaman CCTV yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dalam hukum acara pidana umum yang berlandaskan KUHAP. Kekuatan pembuktian rekaman CCTV saling berkaitan dengan cara memperoleh informasi/data elektronik tersebut. Dalam hal rekaman CCTV yang merupakan perluasan alat bukti dalam UU ITE merupakan barang bukti disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terkait keadaan- keadaan dalam perbuatan pidana, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk yang kuat untuk mencari dan menegaskan kebenaran materiil dari suatu perkara. Kata kunci : Keabsahan Alat Bukti Elektronik CCTV.

Actions (login required)

View Item