Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Melalui Modus Kejahatan Phising

Septavia, Ayunda Dwi (2024) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Data Pribadi Melalui Modus Kejahatan Phising. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (526kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (207kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3.pdf - Accepted Version Download (205kB)
	Text (BAB1) FIle 4.pdf - Accepted Version Download (403kB)
	Text (BAB2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (425kB) | Request a copy
	Text (BAB3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (207kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy

Abstract

Phishing adalah kejahatan siber yang melibatkan penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban, seringkali dengan berpura-pura menjadi institusi yang sah. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun aturan ini masih banyak masalah dan tidak adanya kepastian hukum. Permasalahan penelitian ini meliputi bunyi pasal dan pertanggungjawaban hukum terkait mekanisme ganti rugi pelaku terhadap korban pencurian data pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan, Pertama berdasarkan dualisme delik yang terdapat dalam UU PDP sangat penting untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Kedua, Untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan aturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan orientasi pengajuan gugatan ganti rugi dan konsep vicarious liability. Pemerintah seharusnya segera membuat atau menetapkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam UU PDP terkait mekanisme dan orientasi pengajuan gugatan ganti rugi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Phising

Actions (login required)

View Item