Analisa Hukum Pemalsuan Data Status Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Melakukan Poligami

Supriyadi, Supriyadi (2024) Analisa Hukum Pemalsuan Data Status Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Melakukan Poligami. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) file 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (466kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) file 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) file 3.pdf - Accepted Version Download (48kB)
	Text (BAB1) file 4.pdf - Accepted Version Download (284kB)
	Text (BAB2) file 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (317kB) | Request a copy
	Text (BAB3) file 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy
	Text (BAB4) file 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (43kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) file 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (156kB) | Request a copy

Abstract

Pada saat pasangan suami isteri terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pasangan tersebut tidak boleh terikat suatu hubungan perkawinan dengan orang lain, akan tetapi dalam keadaan tertentu Undang-Undang Perkawinan membenarkan adanya poligami tetapi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Kenyataan di masyarakat seringkali kita jumpai kecendurungan penyelesaian masalah poligami dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada keluarga istri, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka atau duda padahal secara hukum masih berstatus suami permpuan lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Legal reseach). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975, serta melalui data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. Pemalsuan identitas istri dalam perkawinan dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan, sesuai dengan pasal 24 dan 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Status anak karena adanya pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai anak sah, mengenai harta bersama dapat diselesaikan menurut hukumnya masing masing baik menurut hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya. Adapun hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan perbuatan pemalsuan berkas atau pemalsuan data status merupakan perbuatan pidana karena pada dasarnya dalam perbuatan tersebut terdapat dusta atau kebohongan yakni dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dalam data-data yang dipalsukan tersebut baik mengenai status perkawinan, tandatangan, isi-isi data lainnya. setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya terlebih dahulu meneliti identitas calon pasangannya dengan seksama. Kata Kunci : Pemalsuan Data, Perkawinan, Poligami

Actions (login required)

View Item