Penegakan Hukum Terhadap Negara Penyerang Tempat Peribadatan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter

Noriyah, Arintika (2024) Penegakan Hukum Terhadap Negara Penyerang Tempat Peribadatan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) File 1_compressed.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (677kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2 Daftar Isi.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (749kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) File 3 Abstrak.pdf - Accepted Version Download (218kB)
	Text (BAB 1) File 4 Bab 1.pdf - Accepted Version Download (509kB)
	Text (BAB 2) File 5 Bab 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) File 6 Bab 3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (509kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) File 7 Bab 4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (312kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 8 Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (314kB) | Request a copy

Abstract

Konflik bersenjata merupakan peristiwa bersejarah bagi umat manusia di seluruh dunia seringkali dijumpai pihak yang sedang melakukan konflik bersenjata bertindak sangat brutal sehingga tidak berlandaskan prinsip kemanusiaan (humanity). Objek sipil berupa tempat peribadatan yang bukan sebagai sasaran perang turut serta menjadi objek pemusnahan, maka dibuatlah Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai tata cara perang berlandaskan kemanusiaan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak lengkapan aturan (in comlete of norm) terhadap isi Konvensi Jenewa 1949 mengenai sanksi bagi negara yang melanggar Konvensi tersebut. Ketidaklengkapan aturan terdapat pada pasal 88 PT I, Bagian II tentang Penindakan Terhadap Pelanggar Konvensi dan Protokol. Penyerangan salah satu gereja tertua didunia oleh Israel yaitu gereja bizantium di Gaza Palestina menjadi salah satu fenomena kasus pelanggaran hukum humaniter yang belum mendapatkan titik terang. Hadirnya suatu aturan perang tidak dapat terhindar dari adanya negara yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu penegakan hukum terhadap negara yang melakukan pelanggaran berupa penyerangan terhadap tempat peribadatan serta tanggung jawab negara penyerang tempat peribadatan melalui Dewan Keamanan PBB dapat terealisasikan dengan baik. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Jenis dan bahan sumber hukum yang terdapat pada penelitian ini adalah menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap negara penyerang dapat menggunakan hukum nasionalnya secara langsung dalam menegakkan hukum humaniter, namun apabila terdapat ketidakmampuan atau ketidakmauan maka pengadilan internasional yaitu ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya. Tanggung jawab hukum bagi negara penyerang tempat peribadatan melalui Dewan Keamanan PBB tidak dapat terealisasikan apabila tidak mendapat dukungan dari negara anggota dan negara anggota tetap (permanent members) PBB.

Actions (login required)

View Item