Rasio Legis Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Agustin, Lya (2024) Rasio Legis Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (COVER) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (234kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) File 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (54kB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) file 3.pdf - Accepted Version Download (35kB)
	Text (BAB 1) File 4.pdf - Accepted Version Download (84kB)
	Text (BAB 2) File 5.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (111kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) File 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (116kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) File 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (60kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (92kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) FILE 9.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (68kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu kasus yang terjadi di media sosial yaitu kasus pemalsuan tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pemalsuan tanda tangan elektronik secara melawan hukum di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. Tentang pemalsuan tanda tangan diatur di dlaam pasal 11, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “tanda tangan elektonik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah di uraikan di atas maka dapat di angkat permasalahan seperti bagaimana urgensi penganturan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yang juga ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum yang sudah terkumpul diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan isu hukum yang terjadi melalui bahan pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif dan juga deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pemalsuan tanda tangan elektronik yang terdapat pada pasal 11 menjelaskan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Bentuk pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik adalah sanksi yang diatur di dalam pasal 51 ayat (1) dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 11 Undang-Undang tentang infromasi dan transaksi elektronik perlu lagi dipertegas dengan mewajibkan pasal dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 51 ITE) dan ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan di dalam pasal tersebut. Kata kunci : pemalsuan dan tanda tangan elektronik.

Actions (login required)

View Item