ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI KABUPATEN SUMENEP

Abdillah, Dimas Wahyu (2023) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI KABUPATEN SUMENEP. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) file 1. cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) FILE 2.DAFTAR ISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text (Abstrak) FILE 3. ABSTRAK.pdf - Accepted Version Download (125kB)
	Text (BAB I) FILE 4. BAB I.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text (BAB II) FILE 5. BAB II.pdf - Accepted Version Download (255kB)
	Text (BAB III) FILE 6. BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text (BAB IV) FILE 7. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text (BAB V) FILE 8. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text (BAB VI) FILE 9. BAB VI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text (Lampiran) FILE 11. LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (162kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendalami dan menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam pembangunan Desa Wisata dengan menggunakan teori yang dikemukakan Calvin MacKenzie tentang fungsi pengawasan lembaga perwakilan yang meliputi legislasi, representasi dan pengawasan administratif. DPRD Sumenep memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terahadap Pemerintahan Daerah, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data secara observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) DPRD Sumenep melakukan pengawasan legislasi membuat peraturan daerah (perda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang bertujuan mengotrol dan mengatur pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Sumenep, namun masih belum bisa diimplementasi karena masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. 2) DPRD Sumenep masih belum memaksimalkan pengawasan representasi karena mayoritas anggota dewan terpilih didasarkan pada cost politik, bukan didasarkan kompetensi dan kapasitas yang menyebabkan tubuh DPRD Sumenep terjadi krisis SDM. 3) Pengawasan yang dilakukan DPRD Sumenep melakukan pengawasan administratif berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, serta melakukan rapat evaluasi bersama pemerintah eksekutif dengan cara mengevaluasi laporan-laporan Bupati dalam LKPJ. Kata kunci : Fungsi Pengawasan DPRD, Pembangunan, Desa Wisata

Actions (login required)

View Item