ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM FOOD ESTATE BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Anggara, Diko (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM FOOD ESTATE BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

[img] Text (Cover)
FILE 1.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text (Daftar Isi)
FILE 2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (112kB)
[img] Text (Abstrak)
FILE 3.pdf - Accepted Version

Download (104kB)
[img] Text (BAB I)
FILE 4.pdf - Accepted Version

Download (383kB)
[img] Text (BAB II)
FILE 5.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (241kB)
[img] Text (BAB III)
FILE 6.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (225kB)
[img] Text (BAB IV)
FILE 7.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)
[img] Text (Daftar Isi)
FILE 8.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (188kB)
[img] Text (Lampiran)
FILE 9.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (118kB)

Abstract

Presiden Joko Widodo mengemukakan pembangunan food estate sebagai respon atas ketahanan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui KLHK tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan PermenLHK No.7 Tahun 2021. Bagaimana dampak penerapan program food estate terhadap lingkungan hidup. Yang bertujuan mengidentifikasi program food estate apakah berwawasan lingkungan dan apakah melarang UU atau peraturan yang ada. Hasilnya Untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan pemerintah juga harus melihat dan juga melakukan riset terhadap program food estate sebelum direalisasikan, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang saat ini. Yang dimana program food estate banyak mengalami mangkrak dan gagal panen. Maka dari itu pemerintah juga harus bisa melakukan merehabilitasi hutan yang kira-kira sudah wilayah atau area pertanian tersebut tidak produktif. Kesimpulannya terbitnya Permen LHK No 24 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari program food estate yang sebelum-sebelumnya, kegagalan program tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan gambut dikarenakan kurangnya kajian terlebih dahulu terkait penerapan dan metode yang berwawasan lingkungan. Sebelum di realisasikan pemerintah juga harus mengandakan kajian terlebih dahulu tekait AMDALnya. Kata kunci : Food estate, Pemerintah, Berwawasan Lingkungan, Penggunaan Lahan, Kawasan Hutan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 – Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: isna wati isna
Date Deposited: 12 Dec 2023 07:34
Last Modified: 12 Dec 2023 07:34
URI: http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/3117

Actions (login required)

View Item View Item