Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Ababil, Maulana Rouf (2023) Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) FILE 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) FILE 2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text (Abstrak) FILE 3.pdf - Accepted Version Download (229kB)
	Text (BAB I) FILE 4.pdf - Accepted Version Download (471kB)
	Text (BAB II) FILE 5.pdf - Accepted Version Download (602kB)
	Text (BAB III) FILE 6.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text (BAB IV) FILE 7.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE 8.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (225kB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wisatawan dan Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha pariwisata terhadap wisatawan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundangundangan dan literatur lainnya. Dalam konteks perlindungan hukum wisatawan, yang perlu dilindungi adalah hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaikbaiknya dari negara dimana yang bersangkutan mengunjungi tempat wisata. Negara dimana wisatawan berkunjung wajib menyediakan keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sudah mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain : informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, danperlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Wisatawan

Actions (login required)

View Item