PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR NEGARA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR GUNA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE

Putri, Zahratil Jannah Rafika (2023) PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR NEGARA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR GUNA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Cover) FILE 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text (Daftar) FILE 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text (Abstrak) FILE 3.pdf Download (108kB)
	Text (BAB I) FILE 4.pdf Download (278kB)
	Text (BAB II) FILE 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text (BAB III) FILE 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text (BAB IV) FILE 7.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text (Daftar Pustaka) FILE 8.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Pungli seringkali dilakukan oleh aparatur negara bahkan pejabat pemerintahan. Pungli yang dilakukan oknum aparatur negara dalam pelayanan publik guna menciptakan good governance, dapat mencerminkan bahwa sumber daya manusia, para pegawai pemerintahan melakukan tindak pidana demi keuntungan pribadi. Kenyataannya oknum aparatur negara membantu masyarakat dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui pungli tersebut. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana urgensi perlunya kepastian hukum dalam penegakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum aparatur negara yang melakukan pungutan liar. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Urgensi perlindungan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dapat meningkatkan penegakan dan penerapan hukum harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat atau korban pungli sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya hukum administrasi sendiri dapat menjadi langkah preventif dan langkah represif dalam tindak pidana pungli yang dilakukan oleh aparatur negara. Dibutuhkannya pengaturan yang lebih jelas terkait pungli. Penerapan pasal pidana dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli menjadi penting dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Diperlukan sosialisasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum kepada para pegawai pelayanan publik. Kemudian, diperlukannya pengawasan yang lebih intens oleh Saber Pungli. Kata Kunci : Aparatur Negara, Pungutan Liar, Good Governance

Actions (login required)

View Item