TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Prasetyo, Agung (2023) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA. Skripsi thesis, Universitas wiraraja.

	Text (Abstrak) FILE 3.pdf Download (15kB)
	Text (BAB I) FILE 4.pdf Download (119kB)

Abstract

Aktivitas manusia seringkali mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup terutama kegiatan pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yaitu Ibu Kota Nusantara. Kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan lingkungan harus memperhatikan kondisi lingkungan agar kelestarian lingkungan hidup senantiasa terhindar dari kerusakan apalagi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. Pemindahan Ibu Kota Negara yang awalnya di DKI Jakarta akan berpindah ke Kalimantan Timur. Pembangunan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan ekosistem hutan karena Kalimantan Timur memiliki jenis hutan yang melimpah. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menelaah semua peraturan undang undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani dan berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pemberian ganti kerugian lahan yang layak dan adil. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan penataan ruang dengan mempertimbangkan faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bagi penanggung jawab usaha atau investor yang melaksanakan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara apabila melakukan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi antara lain sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Lingkungan Hidup, Ibu Kota Nusantara

Actions (login required)

View Item