IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI REGULER DI KABUPATEN SUMENEP ( Studi di Kantor Kementerian Agama )

Robiyansah, Danis (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI REGULER DI KABUPATEN SUMENEP ( Studi di Kantor Kementerian Agama ). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja Madura.

	Text (abstrak) abstrakCOVER.pdf Download (170kB)
	Text (BAB1) BAB I.pdf Download (850kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa PMA Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler Di Kabupaten Sumenep. PMA ini merupakan kebijakan yang sifatnya teknis yang dirumusakn oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 dalam rangka mengatur pelaksanaan dalam pelayanan ibadah haji, yang secara garis besar berisikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana yang termaktub dalam PMA ini. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang berisikan 4 variabel dalam mengukur keberhasilan sebuah kebijakan publik antara lain. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dimana data diperoleh melalui wawancara observasi dan kajian dokumen. Hasil dalam penelitian ini antara lain dari sisi komunikasi PMA ini melalui Kemenag Kabupaten Sumenep sudah menjalankan proses komunikasi yang baikn dengan calon jamaah haji, pihak internal kemenag sendiri maupun pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Pada aspek sumber daya yang dalam hal ini pada kemenag Kabupaten Sumenep mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya mannusia dan sumber daya fisik. Disposisi tentang sikap pelaksana khusunya para pegawai di Kemenag sudah melaksanakan dan merespon kebijakan ini dengan baik dan para pegawain juga sudah mampu bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama., dan selanjutnya pada variabel sturktur birokrasi. Pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja melainkan beberapa lembaga eksternal yang sifatnya daerah seperti Pemda, pusat, dan bahkan internasional, sehingga dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pelayanan ibadah haji dilakukan dengan menggandeng beberapa lembaga dan instansi terkait. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PMA No.13 Tahun 2021, dan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Actions (login required)

View Item