KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Kholifi, Afif (2017) KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (66kB)
	Text (BAB 1) BAB 1_KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN.pdf Download (239kB)

Abstract

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP itu merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak perumusannya mendekati kesadaran hukum masyarakat, artinya perumusan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang saat ini masih berlaku yang merupakan warisan penjajah Belanda Masyarakat Indonesia memiliki pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, perzinaan dan lembaga perkawinan, bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, minimalnya kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan. Hubungan dan proses perkawinan tidak hanya semata hubungan antar individu yang bersangkutan, tetapi juga terkait hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan lingkungan kedua belah pihak. Perzinaan dan perkawinan selain bersifat privat, juga memiliki unsur publik yang kental.. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana pengaturan unsur perzinahan untuk mencegah tindak pidana perzinahan?2.)Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana perzinahan? Tujuan dalam penelitian ini 1.) Untuk mengkaji dan menganalisa unsur Perzinahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan. 2.) Untuk mengkaji dan menganalisa penanggulangan terhadap tindak pidana perzinahan. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan PendekatanUndang-undang Statute Approachsedangkan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Hasil penelitian menujukkan, Pasal 284 KUHP memiliki kelemahan secara substantif, yaitu melonggarkan nilai moral agama dan masyarakat yang secara tidak langsung juga mentolerir adanya perzinahanserta menimbulkan kecenderungan merapuhnya pranata perkawinan.Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum zinaKhususnya, zina yang salah satu atau keduanya belum memiliki ikatan perkawinan (lajang)Perbuatan zina menurut hukum positif, adanya yang merasa dirugikan sedangkan hukum Islam tetap menganggap hubungan tersebut sebagai perbuatan zina, Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya pengaturan yang mengatur tentang zina di dalam hukum positif Kesimpulan dari penelitian ini perzinaan merupakan perbuatan penurunan nilai-nilai moral baik agama dan adat istiadat kebudayaan Indonesia. Jika ini terjadimaka akan merusak para generasi penerus bangsa ini. Kata Kunci: kontroversi hukum zina, perspektif hukum positif dan hukum Islam, persepsimasyarakat terhadap zina

Actions (login required)

View Item