KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Manunggal, Teteis (2023) KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

[img] Text (Cover)
FILE 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (946kB)
[img] Text (Daftar Isi)
FILE 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (264kB)
[img] Text (Abstrak)
FILE 3.pdf

Download (115kB)
[img] Text (Bab1)
FILE 4.pdf

Download (231kB)
[img] Text (Bab2)
FILE 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (254kB)
[img] Text (Bab3)
FILE 6.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (310kB)
[img] Text (Bab4)
FILE 7.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (117kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
FILE 8.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (191kB)

Abstract

Tanah merupakan bentuk salah satu kebutuhan mendasar dari manusia. Hal tersebut dikarenakan tanah ikut andil dalam dalam kebutuhan mendasar kegiatan produksi manusia, hal tersebut karena tanah dapat digunakan sebagai tempat ataupun bahan dalam memproduksi yang membantu terutama dalam sektor perekonomian manusia. Peranan penting dan butuhnya kenutuhan mansuia terhadap tanah perlu diadakannya sertifikat tanah. Sertifikat tanah tersebut merupakan suau dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum sebagai kepastian hukum. Mengapa perlu diadakannya sertifikat tanah sedemkian rupa tentunya hal tersebut untuk menghindari adanya konflik-konflik yang terjadi. Segala sesuatunya telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kemudian dilahirkannyalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria atau bias anya disingkat dengan (UUPA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normative dimana menggunakan dasar analisis penelitian terhadap undang-undang atau beberapa studi kepustakaan seperti literature buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi. Berdasarkan Analisa dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah aturan terakit dengan pelaksanan ketentuan waktu dalam pendaftaran tanah yang dilakukan melalui PTSL dan faktor diadakannya kebijakan tersebut guna mempercepat proses pendaftaran tanah serta kepemilikan hak atas tanah yang dimana Indonesia memiiliki tanah yang sangat luas sebagaimana yang terkandung bahwasanya diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari peraturan yang diatasnya tidak lain adalah bagian dari aturan tekhnis yang lebih khusus dari pendaftaran tanah sistematis lengkap yang termasuk dalam asas ( Lex Spesialis) dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaan dari PTSL ini tentunya mempunyai hambatanhambatan didalamnya yang dapat mengganngu dari kegiatan pelaksanaan PTSL sendiri meskipun telah ditetapkan dan dibentuk panitia guna melaksanakan program PTSL tersebut, salah satu hambatan yaitu yang pertama kurangnya minat masyarakat dan kurangya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan yang kedua ialah kelalaian dalam bertugas dari para pihak khususnya panitia yang diberikan tugas dalam pendaftaran tanah yang menyebabkan pengadministrasian dan data-data yang menjadi syarat-syarat untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Kata kunci : Hak Atas Tanah, Pendaftaran tanah, PTSL

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 – Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Anisa Zulfa Nurfaizah
Date Deposited: 13 Oct 2023 07:53
Last Modified: 13 Oct 2023 07:53
URI: http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/1835

Actions (login required)

View Item View Item