PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK HOME INDUSTRI YANG BELUM MENDAPATKAN IZIN PRODUKSI PANGAN

Hertady, Nurhansyah (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK HOME INDUSTRI YANG BELUM MENDAPATKAN IZIN PRODUKSI PANGAN. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (Cover) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) 2. DAFTAR ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Abstrak) 3. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (Bab1) 4. BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text (Bab2) 5. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab3) 6. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab4) 7. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Lampiran) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Latar belakang pada penelitian ini adalah masih banyak terjadi hingga saat ini penggunaan bahan kimia pada makanan. Seolah olah para pelaku usaha tersebut tidak menghiraukan mengenai larangan penggunaan bahan kimia pada makanan, juga tidak memprdulikan resiko dan bahaya yang di alami oleh para konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap konsumen akibat produk home industri yang belum mendapatkan izin serta tanggung jawab pelaku home industri yang menjual produk dan belum mendapatkan izin . Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu adalah yuridis normatif (Legal reseach). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya. Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan telah diatur bahwa segala jenis makanan dan minuman yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar dan syarat kesehatan. Penting untuk mematuhi peraturan ini karena pemenuhan standarisasi oleh pelaku usaha pangan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberi suatu kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang diproduksi pelaku usaha sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlunya penerapan aturan yang tegas dan memberikan rasa keadilan kepada konsumen yaitu dengan partisipasi lembaga peradilan selama ini dalam memutuskan kasus yang merugikan konsumen dengan hanya menjatuhkan sanksi berupa penutupan perusahaan dan/atau pencabutan usaha tanpa diikuti pemberian ganti rugi kepada konsumen yang telah mengalami kerugian baik terhadap harta maupun fisik/tubuh. Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak-hak konsumen,Home Industri

Actions (login required)

View Item