LEGALITAS TES POLIGRAF SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Riyani, Windi (2023) LEGALITAS TES POLIGRAF SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Wiraraja.

	Text (Cover) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Daftar Isi) 2. DAFTAR ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text (Abstrak) 3. ABSTRAK.pdf Download (278kB)
	Text (Bab1) 4. BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text (Bab2) 5. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (Bab3) 6. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab4) 7. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text (Daftar Pustaka) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text (Lampiran) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai legalitas alat bukti tes poligraf atau lie detector atau juga yang sering disebut tes kebohongan dalam kasus atau perkara pidana yang ada di indonesia, bahwa tes poligraf menjadi salah satu alat bukti forensik yang dapat digunakan di persidangan namun terdapat hal yang tidak jelas mengenai kedudukan dan bagaimana peran tes poligraf dalam perkara pidana sebagai alat bukti tes poligraf itu seperti apa sehingga menimbulkan multitafsir. Penelitian ini membahas dua masalah. Pertama, bagaimana kekuatan mengikat hasil tes poligraf dalam proses pembuktian tindak pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta bagaimana kedudukan dan keabsahan tes poligraf sebagai alat bukti di muka persidangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis yuridis normative. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kedudukan pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan dikategorikan sebagai bukti nyata atau fisik yang dapat digunakan dalam persidangan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai dokumen, saksi ahli, atau indikasi. Selain itu, penerimaan poligraf cukup penting untuk dibahas. Dalam penegakan hukum, penegak hukum khususnya hakim harus berlaku prinsip-prinsip fair trial sebagai dasar utama analisis ketika mempertimbangkan pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah dalam persidangan pidana. Itu harus meneliti apakah pemeriksaan itu sukarela, terdakwa memberikan persetujuannya untuk diperiksa, adanya dewan hukum. Kata Kunci: Legalitas, Poligraf, Alat Bukti, Pidana

Actions (login required)

View Item